Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan penjelasan terkait perbedaan antara kondisi listrik nyata di Provinsi Aceh setelah dilanda bencana dan data yang ia sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, informasi yang ia laporkan bukan hasil pengamatan langsung, melainkan berdasarkan data teknis yang diberikan oleh PLN dan Pertamina dalam rapat koordinasi pemerintah.
Bagaimana Laporannya Terbentuk
Bahlil mengungkapkan bahwa sebelum menghadiri Rapat Terbatas (Ratas), dirinya telah meminta laporan resmi dari PLN dan Pertamina mengenai status pemulihan listrik di wilayah Aceh yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Dari laporan teknis ini, PLN menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi di Aceh diperkirakan akan mencapai 93 persen pada malam Minggu atau paling lambat Senin, 7–8 Desember 2025.
Berdasarkan angka tersebut, Bahlil kemudian melaporkan kepada Presiden dan memasukkan data itu ke dalam pembahasan tim penanggulangan bencana. “Laporan itu berasal dari pihak yang menguasai teknis, yaitu PLN,” ujarnya. Ia juga meminta masyarakat tidak saling menyalahkan satu sama lain terkait perbedaan antara laporan resmi dan kondisi riil di lapangan.
Kenyataan di Aceh
Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa listrik di banyak wilayah Aceh belum sepenuhnya pulih pada waktu itu. Bahkan di ibu kota provinsi serta beberapa kabupaten seperti Bireuen dan Aceh Tamiang, banyak warga masih mengalami pemadaman atau pasokan listrik yang belum stabil. Laporan independen media menunjukkan bahwa tingkat pemulihan listrik di Aceh pada 11 Desember 2025 baru mencapai sekitar 36 persen, jauh di bawah angka yang dilaporkan sebelumnya.
Hal ini memicu reaksi dari masyarakat setempat yang mempertanyakan pernyataan pemerintah, karena mereka masih merasakan listrik padam di berbagai lingkungan. Beberapa warga bahkan mengungkapkan rasa kecewa karena harapan akan tersambungnya listrik kembali tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami.
Permintaan Maaf dari PLN
Menanggapi situasi tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh karena pemulihan listrik belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Ia menjelaskan bahwa kendala teknis yang terjadi dalam proses penyambungan jaringan menjadi salah satu faktor utama keterlambatan pemulihan, meskipun secara fisik infrastruktur sudah mulai diperbaiki.
Penyebab Perbedaan Data
Perbedaan antara laporan teknis dan kondisi masyarakat ini kemudian dipahami oleh beberapa pihak sebagai akibat adanya diskrepansi antara pemulihan sistem utama kelistrikan (seperti gardu induk dan jaringan primer) dengan penyambungan distribusi listrik ke konsumen rumah tangga. Beberapa pernyataan dari kelompok pendukung pemerintah menegaskan bahwa angka 93 persen yang dilaporkan merujuk pada kesiapan sistem, yang tidak otomatis berarti semua rumah langsung mendapatkan listrik.
Arahan Pemerintah untuk Perbaikan Listrik
Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pemulihan listrik pascabencana. Dalam sejumlah kunjungannya ke berbagai lokasi bencana di Aceh, ia menyampaikan permintaan maaf atas kelambatan layanan dan memastikan upaya koordinasi antara kementerian, PLN, dan pihak terkait terus dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat segera terpenuhi.
Kesimpulan: Perbedaan antara data kelistrikan yang dilaporkan kepada Presiden dan realitas yang dirasakan warga di Aceh terutama disebabkan oleh ketergantungan laporan terhadap data teknis yang bersifat prediktif dan dinamika pemulihan di lapangan yang berjalan lebih lambat dari ekspektasi awal.
Tinggalkan Balasan